News
Berita Baru

Berita tentang BNSP


Advertisement
 
Welcome to
 

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke Luar negeri setiap CTKI / TKI yang akan bekerja keluar  negeri harus mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP terlisensi, maka dibentuklah LSP PD Nusantara berdasarkan KEPMEN Nomor 354 Tahun 2015.

LSP PD Nusantara adalah perubahan dari LSP Nusantara sektor TLRT yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP No. BNSP-LSP-020-ID bertugas untuk memastikan kompetensi CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai bidangnya, sehubungan dengan itu penting menyusun dan menetapkan skema sertifikasi bidang kerja/profesi Pelayanan Rumah Tangga untuk memenuhi tuntutan kompetensi negara tujuan khususnya kawasan Asia Pasifik (Singapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam).

Skema Sertifikasi bidang Pelayanan Rumah Tangga sebagai acuan dalam pelaksanaan proses uji kompetensi sehingga seluruh proses sertifikasi dapat dilakukan secara sistematis, terencana, objektif dan tertelusur.

Dengan adanya skema sertifikasi ini diharapkan hasil proses sertifikasi akan menjamin mutu kualitas tenaga kerja Indonesia di bidang Pelayanan Rumah Tangga.

 

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang Lingkup KLASTER  PELAYANAN RUMAH TANGGA

2.2 Lingkup Penggunaan :

  • Sebagai Pelayanan Rumah Tangga penempatan di Negara Asia Pasifik (Singapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam)

 

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi TKI.

3.2 Memastikan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri  kompeten. 

  

4. ACUAN NORMATIF

4.1 UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

4.2 PP No. 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

4.3 PERMENAKER No. 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

4.4 PBNSP NO. 201 tahun 2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi.

4.5 PBNSP No. 202 tahun 2014 tentang pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

4.6 PBNSP No. 210 tahun 2014 tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliiharaan sertfikasi profesi.

4.7 KEPMEN No. 313 Tahun 2015 Tentang SKKNI Pekerja Domestik.

 

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Kemasan  : KLASTER PELAYANAN RUMAH TANGGA

5.2 Rincian Unit Kompetensi

 

No. 

KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

1

T.970000.001.02

Membekali Diri Tentang Kon­di­si Kerja dan Risiko Kerja

2

T.970000.002.02

Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Ker­ja

3

T.970000.005.02

Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja

4

T.970000.006.02

Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja

5

T.970000.007.02

Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan

6

T.970000.008.02

Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan

7

T.970000.009.02

Mengoperasikan Peralatan Pem­bersih

8

T.970000.010.02

Membersihkan Ruang Keluarga dan Kamar Tidur

9

T.970000.011.02

Membersihkan Kamar Mandi dan Fasilitas Toilet

10

T.970000.012.02

Membersihkan Area Masak

11

T.970000.013.02

Mencuci Pakaian dan Linen/Lena

12

T.970000.014.02

Menyetrika Pakaian dan Linen/Lena

13

T.970000.016.03

Memelihara kebersihan tubuh bayi

14

T.970000.033.02

Mendampingi Anak Balita Sehat Beraktifitas Kegiatan Sehari–hari (AKS)

15

T.970000.077.02

Menggunakan Metode Dasar Me­masak

16

T.970000.084.02

Menghidangkan Makanan dan Minuman

 

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI PELAYANAN RUMAH TANGGA SBB:

6.1 Telah Mengikuti Pelatihan Sesuai Ketentuan Pemerintah.

 

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon.   

  • Pemohon sertifikasi berhak mendapatakan informasi yang memadai tentang gambaran sertifikasi.
  • Pemohon sertifikasi berhak mendapatkan form APL 01 dan APL 02.
  • Pemohon sertifikas berhak mengajukan keluhan dan banding.
  • Pemohon sertifikasi berhak mendapatkan sertifikat apabila dinyatakan Kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat.

  • Mematuhi semua persyaratan sertifikasi kompetensi.
  • Menandatangani surat perjanjian penyalahgunaan sertifikat kompetensi.

 

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1 Membayar biaya sertifikasi sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

 

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran untuk mengikuti asesmen skema Pelayanan Rumah Tangga adalah sbb:

  • Sertifikat pelatihan
  • Pas photo
  • Biodata TKI/CTKI

9.2 Proses Asesmen

  • Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan kepada LSP PD NUSANTARA dengan mengisi FR-APL-01 Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi untuk ruang lingkup skema sertifikasi Pelayanan Rumah Tangga.
  • Pemohon sertifikasi yang memenuhi persyaratan pendaftaran (8.1) mengisi FR.APL.02 asesmen mandiri.
  • Peserta sertifikasi yang dinyatakan dirinya kompeten dalam asesmen mandiri direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi.
  • Peserta sertifikasi yang telah memiliki pengalaman kerja menyertakan bukti portofolio yang relevan dan diuji sesuai dengan pengalaman kerja yang dimiliki.
  • Proses asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.3 Uji Kompetensi

  • Uji kompetensi yang dilakukan untuk memastikan kompetensi dengan ruang lingkup skema Pelayanan Rumah Tangga melalui pengumpulan bukti-bukti dengan metode tertulis, lisan dan praktek.
  • Memastikan peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi sudah diverifikasi sesuai dengan skema Pelayanan Rumah Tangga.
  • Memastikan ketersediaan bahan sesuai dengan skema Pelayanan Rumah Tangga.

9.4 Keputusan Sertifikasi

  • Asesor Kompetensi LSP PD NUSANTARA memberikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.
  • LSP PD NUSANTARA melakukan verifikasi terhadap rekaman hasil asesmen berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
  • LSP PD NUSANTARA melalui komite teknis menetapkan hasil proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan uji kompetensi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

  • LSP PD NUSANTARA menetapkan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat bagi para pemegang sertifikat jika peruntukan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan skema yang di persyaratkan.

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

  • Masa berlaku sertifikat Pelayanan Rumah Tangga selama 2 (dua) tahun.
  • LSP PD NUSANTARA menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan proses sertifikasi.

9.7 Penggunaan Sertifikat

      Pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk :

  • Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk melakukan  pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi.
  • Tidak menyalah gunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP PD NUSANTARA dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP PD NUSANTARA dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
  • Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dapat merugikan masyakakat.
  • Bersedia dikenakan sanksi sampai pencabutan atau pembekuan sertifikat kompetensi yang dimiliki jika melanggar ketentuan.

9.8 Banding

  • LSP PD NUSANTARA menetapkan prosedur banding dalam setiap pelaksanaan asesmen untuk menjamin bahwa proses Asesmen dilakukan dengan pemenuhan prinsip-prinsip asesmen yang adil.