News
PROGRAM PSKK

PELAKSANAAN PROGRAM PSKK


PERSYRATAN UJI KOMPETENSI

Informasi Persyaratan Uji


Sosialisasi

Sosialiasi Sistem Satu Kanal Negara Penempatan Saudi Arabia
 


Advertisement
 
Welcome to
 

LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke Luar negeri setiap CTKI / TKI yang akan bekerja keluarnegeri harus mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP terlisensi dan berdasarkan konvensi ILO No.189 tentang kerja layak pekerja rumah tangga. Salah satunya adalah pada jabatan housekeeper bagi negara tujuan Hongkong Dan Singapura.

Skema Sertifikasi bidang Housekeeper sebagai acuan dalam pelaksanaan proses uji kompetensi sehingga seluruh proses sertifikasi dapat dilakukan secara sistematis, terencana, objektif dan tertelusur.

Dengan adanya skema sertifikasi ini diharapkan hasil proses sertifikasi akan menjamin mutu kualitas pekerja di bidang Housekeeper.

 

RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

  • Ruang Lingkup OKUPASI HOUSEKEEPER

Ialah kompetensi yang harus dimiliki profesi Pekerja Domestik (domestic worker) yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan sarana prasarana kerumahtanggaan

 

TUJUAN SERTIFIKASI

  • Memastikan dan memelihara kompetensi pekerja.
  • Sebagai acuan LSP dan asesor dalam melaksanakan proses sertifikasi.

 

ACUAN NORMATIF

  • UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
  •  PP No.23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
  •  UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  •  PP No. 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
  •  PERMENAKER No. 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja  Indonesia di Luar Negeri.
  •  KEPMEN No. 354 tahun 2015 tentang jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan
  •  KEPMEN No. 313 Tahun 2015 tentang SKKNI Pekerja Domestik.
  •  KEPMEN No. 412 tahun 2015 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional indonesia bidang pekerja domestik
  •  PBNSP NO. 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi.
  •  PBNSP No. 2/BNSP/III/2014 tentang pembentukan lembaga sertifikasi profesi
  • PBNSP No. 2/BNSP/VIII/2017 tentang pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

 

KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

  • Jenis Kemasan  : OKUPASI
  • Rincian Unit Kompetensi :

 

NO           

KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

1

T.970000.001.02

Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja

2

T.970000.002.02

Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerjadi Tempat Kerja

3

T.970000.005.02

Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja

4

T.970000.006.02

Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja

5

T.970000.007.02

Melakukan  Komunikasi  dengan  Menggunakan Bahasa Negara Penempatan

6

T.970000.008.02

Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan

7

T.970000.009.02

Mengoperasikan Peralatan Pembersih

8

T.970000.010.02

Membersihkan Ruang Keluarga dan Kamar Tidur

9

T.970000.011.02

Membersihkan Kamar Mandi dan Fasilitas Toilet

10

T.970000.012.02

Membersihkan Area Masak

11

T.970000.015.02

Merawat Pakaian dan Linen/Lena

12

T.970000.030.02 Memandikan Anak Balita

13

T.970000.040.02    Mengantar jemput ke dan dari sekolah anak balita

14

T.970000.078.02   Memasak Jenis-jenis Makanan

15

T.970000.083.02   Membuat Minuman

16

T.970000.084.02   Menghidangkan Makanan Dan Minuman
 

 

PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI HOUSEKEEPER SBB:

  • Telah Mengikuti Pelatihan berbasis kompetensi Sesuai Ketentuan Pemerintah atau telah memiliki pengalaman kerja di bidang Housekeeper minimal 1 tahun.

 

Hak & Kewajiban Pemohon dan Pemegang Sertifikasi

  • Hak pemohon:
    • Pemohon sertifikat berhak mengajukan keluhan dan banding
    • Berhak menggunakan Sertifikat Kompetensi sebagai alat promosi diri sebagai Housekeeper
    • Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi dan dinyatakan kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi
    • Peserta berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan atas pelaksanaan sertifikasi.
    • Bagi Pemohon Sertifikasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak mendapatkan kartu tanda peserta dan buku panduan peserta uji dan sertifikasi.
    • Calon Peserta (Pemohon) Sertifikasi berhak mendapatkan gambaran tentang Skema Sertifikasi yang akan diambilnya (melihat brosur).
  • Kewajiban Pemegang Sertifikat:
    • Melaksanakan keprofesian dengan tetap menjaga kode etik profesi.
    • Mengikuiti program surveilan yang ditetapkan LSP Pekerja Domestik Nusantara minimal satu tahun sekali.
    • Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Pekerja Domestik Nusantara, apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, maka selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
    • Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Pekerja Domestik Nusantara, bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
    • Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :
      • Untuk memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
      • Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup yang telah diberikan.
      • Untuk tidak menggunakan sertifikasi dalam kegiatan yang dapat mencemarkan LSP Pekerja Domestik Nusantara.
      • Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP Pekerja Domestik Nusantaraatau sertifikasi LSP Pekerja Domestik Nusantara apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Pekerja Domestik Nusantara.
      • Tidak menyalahgunakan sertifikat untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab.
      • Memelihara dan meningkatkan kompetensi  sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya.
      • Membayar biaya sertifikasi.

 

  • Biaya Sertifikasi
    • Biaya  Asesmen Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

 

  • Proses Sertifikasi
    • Persyaratan Pendaftaran
      • Pada saat pendaftaran, LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
      • LSP Pekerja Domestik Nusantara mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Pesyaratan peserta :
        • Mengisi formulir APL 01 yang dilampiri
          • Fotocopy KTP/Paspor
          • Fotocopy sertifikat pelatihan
          • Pas foto 3 x 4
        • Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
        • Mengisi formulir APL 02
      • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

 

  • Proses Asesmen
    • Proses asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
    • Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
    • Metoda Asesmen dan Alat  Asesmen yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
    • Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan peserta sertifikasi
    • Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti  diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas 
    • Bukti yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
    • Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM  direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi
  • Proses Uji Kompetensi
    • Uji kompetensi yang dilakukan untuk memastikan kompetensi dengan ruang lingkup skema Pengurus Rumah Tangga / Housekeeper Negara Tujuan Penempatan Hongkong Dan Singapura melalui pengumpulan bukti-bukti dengan metode tertulis, lisan dan praktek.
    • Memastikan peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi sudah diverifikasi sesuai dengan skema Pengurus Rumah Tangga / Housekeeper Negara Tujuan Hongkong Dan Singapura
    • Memastikan ketersediaan bahan sesuai dengan skema Pengurus Rumah Tangga / Housekeeper Negara Tujuan Penempatan Hongkong Dan Singapura.
  • Keputusan Sertifikasi
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
      • Mengambil keputusan sertifikasi;
      • Melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan
    • Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP Pekerja Domestik Nusantara, maka LSP Pekerja Domestik Nusantara tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
    • Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Pekerja Domestik Nusantara berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
    • Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
    • Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP Pekerja Domestik Nusantara harus memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pekerja Domestik Nusantara.
    • Sertifikat kompetensi LSP Pekerja Domestik Nusantara harus sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan
  • Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara  mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP.
    • Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara membuat perjanjian yang mengikat  dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

 

  • Penggunaan Sertifikat

              Pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk :

  • Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk melakukan  pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi.
  • Tidak menyalah gunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP PD Nusantara dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP PD Nusantara dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
  • Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dapat merugikan masyakakat.
  • Bersedia dikenakan sanksi sampai pencabutan atau pembekuan sertifikat kompetensi yang dimiliki jika melanggar ketentuan.

 

  • Banding
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.
    • Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan minimal meliputi unsur dan metoda berikut:
      • garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhandan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapinya;
      • penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
      • memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan, jika ada.
    • Setelah menerima keluhan, LSP Pekerja Domestik Nusantara melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP, bila demikian maka LSP Pekerja Domestik Nusantara harus memberikan tanggapan yang sesuai.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
    • Setelah menerima keluhan, LSP Pekerja Domestik Nusantara  bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara  memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
    • Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.
    • Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
    • Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.

 

  • Proses Asesmen
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
    • Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP Pekerja Domestik Nusantara harus mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah
    • Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
    • LSP Pekerja Domestik Nusantara harus melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
    • Apabila LSP Pekerja Domestik Nusantara mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP Pekerja Domestik Nusantara harus menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi